Perijinan Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit

PERSYARATAN IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT

1. Surat Permohonan
2. FC akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah
3. Studi Kelayakan yang memuat kajian kebutuhan pelayanan RS; kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, SDM, peralatan sesuai kriteria klasifikasi RS; dan kajian kemampuan pendanaan.
4. Master Plan RS yang memuat strategi pengembangan aset untuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ke depan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan.
5. Detail Engineering Design (DED) meliputi gambar perencanaan lengkap RS yang akan dibangun meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanikal elektrikal sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri
6. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan (Dokumen UKL, UPL, atau AMDAL)
7. FC sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
8. Izin HO
9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan klasifikasi rumah sakit
12. Surat pernyataan memiliki luas lahan minimal 2000m2

 

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

1. Surat Permohonan
2. Izin Mendirikan RS bagi permohonan izin operasional pertama kali

3.

Profil RS yang meliputi visi, misi, lingkup kegiatan, rencana strategi (5 tahunan dan breakdown 1 tahunan), struktur organisasi (by name by position)
4. Isian instrument self assessment sesuai klasifikasi RS yang meliputi Pelayanan, SDM, Peralatan, Bangunan dan Prasarana, dan Administrasi dan Manajemen (Tatakerja/Tata laksana/ Uraian Tugas, Perjanjian kerjasama dokter dg RS, Sertifikat Akreditasi RS untuk izin perpanjangan)
  Untuk RS Khusus kelas C pada poin 4 ini (Pelayanan, SDM, Peralatan, Bangunan dan Prasarana) masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/Menkes/Per/II/2010 tentang Klasifikasi RS
5. Gambar design (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
6. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi
7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan terdiri dari :
  a. Dokumen UKL UPL
  b. Dokumen hasil pemeriksaan air bersih 3 dan atau 6 bulan terakhir
  c. Dokumen hasil pemeriksaan air limbah 3 dan atau 6 bulan terakhir
  d. Dokumen laporan pengelolaan lingkungan 6 bulanan sesuai dengan kegiatan di UKL UPL
  e. Dokumen FC izin pengelolaan / MoU dengan pihak ke 3 tentang pengelolaan sampah medis B3
8. Daftar Sumber Daya Manusia (SDM) per jenis ketenagaan
9. Daftar peralatan medis dan non medis sesuai formulir dalam lampiran PMK 56 tahun 2014
10. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan
11. Berita Acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu
12. Dokumen administrasi dan manajemen :
  a. Badan hukum atau kepemilikan (Akta Yayasan/PT)
  b. Peraturan internal RS : Hospital By Law (HBL) dan Medical Staff By Law (MSBL)
  c. Komite Medik (SK, Uraian Tugas, Rencana dan Pelaksanaan kegiatan Komite Medik Tahunan)
  d. Komite Keperawatan (SK, Uraian Tugas, Rencana dan Pelaksanaan kegiatan komite keparawatan tahunan)
  e. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) :  (SK, Uraian Tugas, Rencana dan Pelaksanaan kegiatan SPI tahunan)
  f. Surat izin praktik/surat izin kerja tenaga kesehatan (SIP/SIK)
  g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis
  h. Surat penugasan klinis staf medis
  i. Surat keterangan / sertifikat hasil uji / kalibrasi alat kesehatan
  j. Dokumen Lainya :
     - Surat pengangkatan direktur
     - SOP medis & non medis
     - Daftar tarif
     - Rekomendasi APAR
     - Daftar petugas IGD beserta Sertifikat petugas IGD