Perijinan Mendirikan Rumah Bersalin

SOP/Prosedur Pengurusan Ijin Mendirikan Rumah Bersalin

  1. Dasar Hukum Pemberian Ijin : Perda Nomor 33 Tahun 2002
  2. Instansi Pemroses : Dinas Kesehatan Jombang
  3. Instansi Pemberi Pertimbangan : -
  4. Mekanisme Pengurusan
    a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan disertai dengan       lampiran persyaratan yang telah ditentukan.
    b. Meneliti kelengkapan berkas permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan
    c. Mengadakan peninjauan lapangan.
    d. Menyusun konsep surat ijin.
    e. Menandatangani surat ijin.
    f. Menyampaikan surat Keputusan Ijin kepada pemohon setelah membayar retribusi.
  5. Persyaratan Ijin :
    a. Surat permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan.
    b. Surat pernyataan kesediaan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh       Pimpinan Yayasan / Penanggung jawab sarana kesehatan.
    c. Fotocopy KTP Ketua Yayasan / Pemilik dan Penanggung jawab.
    d. Fotocopy Ijin H.O.
    e. Fotocopy Akte Pendirian Yayasan/Lembaga.
    f. Struktur Organisasi yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi pelayanan.
    g. Surat Penunjukan sebagai dokter penanggung jawab.
    h. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai Penanggung jawab.
    i. Surat Pernyataan kesediaan bekerja dari Staf Rumah Bersalin.
    j. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung bagi tenaga medis / paramedis yang     telah bekerja pada Instansi / lembaga kesehatan lainnya.
    k. Fotocopy Ijazah Paramedis, Surat Penugasan Bidan, Surat Ijin Bidan.
    l. Fotocopy Ijazah Medis, Surat Penugasan dan Surat Ijin Praktek Dokter.
    m. Daftar Peralatan yang tersedia.
    n. Daftar Ketenagaan yang tersedia.
    o. Daftar Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
    p. Daftar Tarif pelayanan.
    q. Denah Bangunan beserta ukurannya.
    r. Surat yang menyatakan status bangunan dlm bentuk akte hak milik/sewa/kontrak.
    s. Peta lokasi Rumah Bersalin.
  6. Biaya :
    a. Ijin Sementara (berlaku max 1 tahun) = Rp. 200.000,-
    b. Ijin Tetap = Rp. 350.000,-
    c. Perpanjangan Ijin Tetap = Rp.500.000,-
  7. Kewajiban Pemegang ijin :
    a. Membayar retribusi.
    b. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Sanksi / denda atas pelanggaran ijin :
    a. Pidana kurungan setinggi-tingginya 6 bulan atau
    b. Denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang
    c. Pencabutan ijin.