Workshop Costing SPM Bidang Kesehatan

Pada tanggal 26 - 27 Agutus 2019 bertempat di Ruang Bung Tomo dan Gedung PKK Pemkab Jombang telah dilaksanakan kegiatan Workshop Costing Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan mendatangkan Narasumber langsung dari Kementrian Kesehatan RI.

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab dalam sambutannya saat membuka Workshop tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya Workshop Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan SDM dijajaran Dinas Kesehatan.  

Dengan adanya Workshop ini  saya berharap para Pengelola Program SPM baik Puskesmas juga Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dapat memiliki pemahaman di dalam menjalankan aplikasi dan memperoleh hasil perhitungan costing SPM yang nantinya dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan dan anggaran.

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab bersama ratusan peserta Workshop yang terdiri dari para Kabid Dan Kasi Dilingkup Dinas Kesehatan, Pengelola Program SPM Dinkes Kabupaten Jombang, Kepala Puskesmas Se Kabupaten Jombang,  Bendahara Puskesmas Se Kabupaten Jombang  Pengelola Program SPM Dinkes Se Kabupaten Jombang mengikuti dengan seksama paparan Materi dari Kementrian Kesehatan RI Terkait Perhitungan Biaya Kesehatan Bidang Pembiayaan Kesehatan Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI.

Dalam paparannya mengenai Implementasi SPM Kesehatan menurut Permendagri 100 Tahun 2018 Dan Permenkes 4 Tahun 2019 Dr. Ackhmad Afflazir, MkM. Kasubbid Perhitungan Biaya Kesehatan Bidang Pembiayaan Kesehatan Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI, meminta Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab untuk dapat meningkatkan Pengalokasian Anggaran Khususnya Untuk Pembiayaan Penerapan SPM  Bidang Kesehatan 10 % dari APBD.

“Kami hanya mohon kepada Ibu Bupati untuk meningkatkan Pengalokasian Anggaran Khususnya Untuk Pembiayaan Penerapan SPM Bidang Kesehatan yang masih 6 % (persen) menjadi 10 %”, tutur Ackmad Afflazir kepada Bupati Jombang yang tengah mengikuti paparan materinya dan disambut tepuk tangan dari seluruh peserta workshop.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka pada SPM  ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja pemerintah daerah.

Dengan telah terbitnya PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), semakin memperkuat implementasi penerapan SPM di daerah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menerapkan SPM bidang kesehatan.

SPM juga berfungsi sebagai instrument untuk memperkuat pelaksanaan performance based budgeting bidang kesehatan dalam proses perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota.

UU nomor 3 tahun 2014 juga mengamanatkan pada pemda untuk benar-benar memprioritaskan Belanja Daerah untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM(pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian dan penyaluran DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Menindaklanjuti tahapan-tahapan implementasi tersebut dan sejalan dengan amanah Permenkes 4 tahun 2019 yang mengatur jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota (terdiri dari 2 layanan dasar di Propinsi dan 12 layanan dasar di kabupaten/kota). Selain itu juga mengatur tentang standar barang dan jasa, standar SDM dan petunjuk teknis dalam pemenuhan pelayanan dasar SPM. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan berimpact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN. Konsep SPM berubah dari kinerja program Kementerian menjadi kinerja Pemerintah Daerah yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga, dan uang/biaya) yang cukup. Untuk mengetahui kecukupan biaya kegiatan SPM di daerah, pemegang program perlu mengetahui perhitungan costing SPM.

Nara sumber yang lain Iwan Supriyadi, MPH Administrator Kesehatan Subbid Perhitungan Biaya Kesehatan Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, menyampaikan materi terkait Aplikasi Costing SPM Kesehatan serta Praktek Aplikasi Costing SPM Kesehatan Berbasis Excell.

Kadinkes Jombang Drg. Subandriyah MKP menyampaikan bahwa Workshop untuk Hari Kedua (27/8/2019) materi akan dilanjutkan dengan Aplikasi/Latihan Tools Costing SPM bertempat di gedung PKK Kabupaten Jombang.  

Kegiatan ini dipandang perlu dilakukan untuk membantu Pemkab Jombang dalam penerapan SPM bidang kesehatan, khususnya untuk memperkuat dan memudahkan pemegang program di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam perhitungan kebutuhan anggarannya. Selain itu juga diharapkan hasil penguatan perhitungan pembiayaan kesehatan khususnya SPM ini dapat dipakai sebagai bahan advokasi kepada pemangku kebijakan di Kabupaten Jombang dalam pengalokasian anggaran khususnya untuk pembiayaan penerapan SPM.

“Tujuan Workshop ini adalah para peserta memahami tentang variable-variabel yang dibutuhkan dalam instrument perhitungan biaya penerapan SPM; diperolehnya pemahaman dalam penggunaan tools instrument perhitungan SPM, dihasilkannya hasil perhitungan berdasarkan insrumen perhitungan SPM yang dapat digunakan sebagai bahan penganggaran di tahun selanjutnya, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mampu menghitung kebutuhan anggaran implementasi penerapan SPM. (*Humas Protokol)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan, maka pada SPM  ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Dengan telah terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), semakin memperkuat implementasi penerapan SPM di Daerah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menerapkan SPM Bidang Kesehatan.
SPM juga berfungsi sebagai instrument untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgenting bidang kesehatan dalam proses perencaaan dan penganggaran di  Kabupaten/Kota. UU nomor 3 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298). Kedepannya nanti pengalokasian dan penyaluran DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.
PP nomor 2 tahun 2018 menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi SPM bidang kesehatan tahun 2019 ini.
Menindaklanjuti tahapan-tahapan implementasi tersebut dan sejalan dengan amanah Permenkes 4 tahun 2019 yang mengatur jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota (terdiri dari 2 layanan dasar di propinsi dan 12 layanan dasar di Kabupaten/Kota). Selain itu juga mengatur tentang standar barang dan jasa, Standar SDM dan petunjuk teknis dalam pemenuhan pelayanan dasar SPM. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN. Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga, dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM secara adekuat. Untuk mengetahui kecukupan biaya kegiatan SPM di daerah, pemegang program perlu mengetahui perhitungan costing SPM.
Kegiatan ini dipandang perlu dilakukan untuk membantu Pemda Kabupaten Jombang dalam penerapan SPM bidang Kesehatan, khususnya untuk memperkuat dan
memudahkan pemegang program di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam perhitungan kebutuhan anggarannya. Selain itu juga diharapkan hasil penguatan perhitungan pembiayaan kesehatan khususnya SPM ini dapat dipakai sebagai bahan advokasi kepada pemangku kebijakan di Kabupaten Jombang dalam pengalokasian anggaran khususnya untuk pembiayaan penerapan SPM.